Tanjungpinang,- Bertempat di aula ismail saleh Kanwil Kepri ( selasa / 18 juni 2019 ) tepat pukul 10.00 wib jajaran Kanwil Kemenkumham Kepri ikuti kegiatan Penyampaian Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenkumham Th. 2018 bersama Menkumham yg di relay melalui Teleconfrence di Seluruh Kantor Wilayah. Acara yang dipusatkan di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan Ham RI ini dibuka langsung oleh Menkumham Yasonna H.Laoly dan dihadiri oleh Anggota I BPK RI, Wakil Menteri Keuangan, Sekjen Kemenkumham, Pimti Madya serta Pimti Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM RI, Staf Khusus dan staf Ahli Menteri, Penasihat Menteri, Widyaiswara ahli Utama, Tim BPK RI, Kementerian Keuangan dan Kakanwil Penerima penghargaan. Dalam sambutannya Yasonna mengatakan bahwa proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan bertujuan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran informasi yang disajikan dan untuk itu Kementerian Hukum dan HAM telah berupaya agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran Kementerian Hukum dan HAM benar-benar digunakan untuk menunjang Tugas dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam acara tersebut secara simbolis Anggota I BPK RI Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si., memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Kemenkumham tahun 2018 kepada Menteri Hukum dan HAM dengan raihan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) . WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, raihan WTP kali ini merupakan kali keenam yang diperoleh Kemenkumham, sekaligus untuk yang keempat secara berturut-turut. Hal ini merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan karena dibawah kepemimpinan dan tanggung jawab beliau Kementerian Hukum Dan Ham telah berhasil mempertahankan raihan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ). “Jalan Kemenkumham merengkuh empat WTP berturut-turut tidaklah mudah . Selama lima tahun terakhir, Kemenkumham telah melaksanakan restrukturisasi program dan kegiatan, serta mengikuti perubahan basis akuntansi dari basis kas ke basis akrual. Tahun 2016 di seluruh Indonesia, Kemenkumham hanya mempunyai sekitar 400-an pegawai dengan pendidikan D3 dan Sarjana Akuntansi, sedangkan jumlah UPT lebih dari 1.100. Solusi dari permasalahan tersebut, dua tahun terakhir Kemenkumham telah menambah penerimaan pegawai dengan latar belakang Akuntansi dan Ekonomi sebanyak 778 orang pada tahun 2017 dan 208 orang pada tahun 2018, melakukan diklat, workshop, pembinaan dan monev “, ujar Yasonna menutup sambutan. Acara teleconference ini juga dirangkai dengan Penyerahan Penghargaan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Kantor Wilayah Terbaik atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan dan lulusan terbaik Ujian Sertifikasi AAP-IAI Tahun 2019.
