Batam,- Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan cleangovernment menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan dimaksud telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM. Dan dalam rangka untuk mendukung percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terhadap satker yang telah diusulkan WBK di lingkungan Kanwil Kum Ham Kepri tersebut, kemarin ( kamis / 08 agustus 2019 ) bertempat di aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Drs.Nugroho, Bc.Ip, M.Si memberikan arahan terkait penguatan kembali pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
Arahan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Drs.Nugroho, Bc.Ip, M.Si ini sendiri dihadiri oleh Kakanwil Kumham Kepri Zaeroji, Kepala Divisi Administrasi Ajar Anggono, Kepala Divisi Pemasyarakatan Dedi handoko, Kakanim Batam Lucky Agung Binarto, serta satker yang telah terpilih untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM. Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Nugroho ini merupakan kunjungan yang kedua kalinya setelah pada bulan april yang lalu beliau juga melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pendampingan dan penguatan satker menuju wbk/wbbm di lingkungan kanwil Kemenkumham Kepri. Dalam arahannya beliau menyampaikan pentingnya memberikan penguatan kembali terhadap pelaksanaan menuju pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan Kanwil Kepri khususnya bagi satuan kerja terpilih untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM hal ini dimaksudkan agar lebih maksimal dalam mempersiapkan berbagai hal yang akan menjadi penilaian oleh tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) nantinya.
Disamping hal tersebut Nugroho juga meminta agar semua jajaran Kanwil Kum Ham Kepri untuk berkomitmen serta mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan dalam memperoleh prediket WBK, “ WBK itu harus dari hati pegawai , dengan kesungguhan serta dukungan semua pihak saya optimis kita dapat memperolehnya “, ujarnya. Saya meminta agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai terutamanya berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat seperti pungli karena hal ini tidak hanya merugikan masyarakat itu sendiri namun juga dapat merugikan institusi sehingga upaya yang telah dibangun selama ini dalam meraih WBK akan sirna begiru saja , tambahnya. Diakhir arahannya beliau mengingatkan bahwa tanggung jawab keberhasilan memperoleh WBK tidak hanya ditanggung oleh pimpinan/pejabat saja namun oleh kita semua , “ saya mengingatkan agar kita terus bekerja sepenuh hati untuk melayani masyarakat , sehingga apa yang kita cita-citakan dapat tercapai ”, ucapnya menutup arahan.
