JAKARTA ,- Masih dalam rangkaian kegiatan Raker Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham Tahun 2019 para pejabat Eselon I di Lingkungan Kemenkumham RI bahas Rencana Strategis ( Renstra ) bersama para Pimti Pratama di Grand Ballroom Sultan Hotel setelah penyampaian action plan berakhir.
Kegiatan yang dimulai pada pukul 19.00 wib ini mengagendakan pembahasan seputar isu-isu actual yang tengah berkembang saat ini. Mengawali pembahasan Isu aktual disampaikan oleh Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto. Ada 4 hal yang disampaikan oleh beliau terkait isu-isu aktual di Sekretariat Jenderal yang dipimpin olehnya diantaranya Menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, Penataan kelembagaan sesuai dengan arahan Presiden , Pengelolaan dan penertiban asset Kemenkumham di pusat dan wilayah terutama asset tanah, serta Optimaisasi JF dalam pencapaian kinerja Kemenkumham. Namun menurutnya yang paling menjadi fokus utama Sekjen adalah penataan kelembagaan dalam hal ini adalah penyederhanaan birokrasi dimana yang disederhanakan adalah jabatan eselon III dan IV baik di tingkat pusat maupun wilayah , “ yang disederhanakan adalah jabatan yang tidak masuk dalam penggunaan anggaran “, jelasnya.
Sementara itu Sri Puguh Budi Utami Selaku Dirjen Pemasyarakatan dalam pembahasan Renstra memaparkan 6 Prioritas Ditjen Pemasyarakatan yang terkait dengan Isu-isu keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan , kerjasama dengan stake holder lainnya dalam rangka meningkatkan keterampilan narapidana serta pembahasan terkait revitalisasi pemasyarakatan.
Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie juga turut membahas isu-isu aktual di instisusi yang dipimpinnya. Beliau menyampaikan 8 point penting isu-isu aktual imigrasi antara lain Penataan SDM, Layanan Keimigrasian,Penegakan hukum Keimigrasian,Implementasi SIMKIM terbarukan, Perbatasan, Kerjasama, Kehumasan serta PNBP.
Pembahasan Renstra serta isu-isu aktual pada Raker ini juga dipaparkan oleh pejabat eselon I lainnya diantaranya dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Imam Jauhari , Plt.Kepala BPSDM Hukum dan HAM Min Usihen, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan HAM Benny Riyanto.
