Tanjungpinang,- Mewakili Menkumham kemarin ( rabu / 15 januari 2020 ) Direktur Jenderal Imigrasi Ronnie F Sompie didampingi Direktur Lalu lintas Keimigrasian Cucu Koswala lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Rakor Menkopolhukam bersama Menteri terkait.
Agenda kegiatan Rakor ini rencananya akan dilaksanakan selama 2 hari (15-16 januari 2020). Untuk kegiatan pada hari pertama rombongan menteri dan pejabat terkait akan melakukan joy sail menuju laut natuna dengan menggunakan KRI Semarang. Rencananya di KRI Semarang ini akan dilakukan rapat koordinasi bersama para Menteri dan Forkopimda. Selain pemantauan situasi dan kondisi di laut natuna kegiatan juga akan difokuskan untuk peninjauan infrastruktur pelabuhan dan SKPT Selat Lampa di Natuna.
Dari Informasi yang diperoleh kunjungan kerja ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 8 Januari 2020. Untuk menyikapi polemik atas aktivitas nelayan Cina yang melakukan penangkapan di laut Natuna Utara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Selanjutnya rombongan akan bertolak ke Tanjungpinang pada pukul 16.30 wib melalui bandara Ranai untuk melaksanakan agenda selanjutnya yaitu acara ramah tamah dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Disela sela kesibukan kegiatan tersebut beliau menyempatkan diri bertatap muka dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Kepri, dalam suasana yang informal dihadapan Kakanwil, Para Pimti Pratama dan Para Kepala Unit Pelaksan Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi yang digelar di restoran Manabu.
Dalam kesempatan tersebut beliau memberikan arahan dan berbagai masukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis utamanya terkait satker WBK dan Pelayanan Prima bagi masyarakat , “ saya harapkan kepada Ka.UPT baik Imigrasi maupun Pemasyarakatan untuk terus berlomba-lomba melakukan perbaikan pelayanan disegala bidang , meskipun kita dibatasi oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai namun pelayanan kepada masyarakat harus tetap fokus jadi fokus utama “, ungkapnya.
Disisi lain beliau mengungkapkan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan Indeks Persepsi Korupsi ( IPK ) merupakan komponen yang menjadi syarat bagi satker untuk memperoleh predikat WBK , “ mari kita bersama sama terus tingkatkan kinerja kita menuju satker WBK / WBBM, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Penandatangan Pakta Integritas yang telah di laksanakan di UPT jangan hanya menjadi ajang seremonial belaka namun harus pula diterapkan dan dilaksanakan di lapangan “, ujarnya.
Dirinya juga memberi wejangan melalui analogi simple seperti saat bermain golf cady / asisten saat bermain golf yang memberikan kartu milik mereka yang akan dimasukkan ke dalam kotak yang menerangkan kepuasan terhadap pelayanan mereka setelah bermain golf, “ cara ini sangat efektif untuk kita sama-sama terapkan di UPT Imigrasi maupun Pemasyarakatan, karena sangat sederhana, pegawai cukup mempersiapkan kertas yang berisi nama mereka, kemudian disediakan beberapa kotak yang berisi keterangan, sangat memuaskan, cukup puas dan tidak puas. Selanjutnya pejabat yang ditunjuk dapat menghimpun hasil dari Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan ini , jelas Ronny.
Selain itu beliau juga berpesan sebagai ASN didalam melayani masyarakat agar kita dapat berlaku layaknya seorang ASN, “ terapkan salam,sapa dan senyum dalam melayani masyarakat , jangan ada lagi arogansi dan perilaku tidak sopan sehingga dapat mengecewakan masyarakat yang kita layani “, ucapnya.
