APEL PAGI SECARA VIRTUAL, MENKUMHAM TARGETKAN 70% SATKER DIUSULKAN MAMPU RAIH PREDIKAT WBK/WBBM

Tanjungpinang,- Bertempat di Aula Ismail Saleh ,Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Agus Widjaja, para Pimpinan Tinggi Pratama, serta Tim Pokja dan Sekretariat WBK/WBBM Kanwil Kepulauan Riau hari ini  ( senin / 03 agustus 2020 ) saksikan secara virtual apel pagi Penguatan ASN Kemenkumham Era New Normal dan Pembangunan Zona Integritas bagi 520 Satuan Kerja menuju WBK-WBBM Tahun 2020 oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mengangkat  tema  “ New Normal Kumham Pasti Produktif meraih WBK-WBBM “ .

 

“ Seperti kita ketahui bersama pada tahun ini  Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 Satuan Kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) selaku Tim Penilai Nasional (TPN) oleh karena itu saya perintahkan  koordinator pada masing-masing unit eselon I agar senantiasa mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dan seluruh Tim Kerja melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, memantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana hasilnya harus menunjukkan trend positiif sehingga pada saat penilaian oleh Tim Penilai Nasional ( TPN ) nanti nilai yang diperoleh akan maksimal dan layak untuk memperoleh satker berpredikat WBK/WBBM “,  hal ini disampaikan oleh Menkumham Yasonna H.Laoly saat membuka arahan pada kegiatan apel pagi yang diikuti secara virtual oleh 520 satker Kemenkumham diseluruh wilayah Indonesia.

 

Secara khusus Menkumham juga berpesan kepada para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi untuk dapat berperan aktif dan meningkatkan pemahaman dan internalisasi pembangunan Zona Integritas seluruh satker di wilayah kerjanya.

 

“ Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70% dari satuan kerja yang diusulkan untuk bisa meraih predikat WBK/WBBM pada tahun 2020 “, pinta Menkumham.

 

Lebih lanjut  dalam kesempatan tersebut beliau juga menekankan kepada setiap ASN Kemenkumham harus bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, “ dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas memberikan pelayanan secara responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian “, tegasnya.

 

Sementara itu dalam laporannya Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan tujuan dari kegiatan apel pagi  ini adalah dalam upaya untuk  memberikan pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas Tim Pembinaan Kinerja Pembangunan Zona Intergitas dalam mengimplementasikan pelaksanaan pembangunan zona intergitas di Era New Normal serta mempersiapkan pelaksanaan evaluasi valuasi akhir yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional.

 

Selain Pembekalan/Penguatan Menteri Hukum dan HAM, kegiatan apel pagi ini juga dirangkai dengan pembekalan oleh Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Penyematan Hand  Badges  s a t g a s  p e n g u a t a n  W B K / W B B M kepada Perwakilan Tim Pembinaan Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta pembagian paket multivitamin secara simbolis oleh Menteri Hukum dan HAM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau sendiri telah diusulkan oleh Kemenkumham RI ke KemenPAN-RB selaku Tim Penilai Nasional ( TPN ) untuk dapat meraih predikat WBK/WBBM bersama 16 satker Imigrasi dan Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah dimana ada 2 satker yang akan dinilai oleh TPN untuk mendapatkan predikat WBBM yaitu Kanim Klas I Khusus Batam dan Rutan Klas I Tanjungpinang.

 

#KumhamPasti

#KanwilKepri

FB IMG 1596437093239FB IMG 1596437093239FB IMG 1596437093239FB IMG 1596437093239FB IMG 1596437093239FB IMG 1596437093239FB IMG 1596437093239


Cetak   E-mail