Batam-, 19 Mei 2022. Kunjungan Kerja Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Fajar B.S. Lase berlanjut pada hari kedua. Kunjungan kali ini beliau memberikan penguatan dan pengarahan dengan tema Penguatan Reformasi Birokrasi untuk Pencapaian Target Kinerja, dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
Hadir secara langsung pada kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri Saffar Muhammad Godam bersama jajaran pimpinan tinggi pratama Kanwil Kemenkumham Kepri.
Penguatan dibuka dengan laporan pelaksanaan sekaligus memberikan sambutan oleh Kakanwil Kemenkumham Kepri. Beliau mengatakan bahwa inovasi yang telah dimiliki oleh Satuan Kerja di Kepri luar biasa, menjadi modal kuat dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022.
"Banyak inovasi - inovasi yang ternyata kami dapatkan saat mengunjungi berbagai satuan kerja, maka inovasi ini akan kami dukung hingga kita dapat meraih wbk/wbbm tahun 2022." ujarnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan yang diberikan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital Fajar B.S Lase. Beliau membuka paparan dengan membahas mengenai korelasi antara visi misi presiden dan target kinerja berbagai unit kerja yang ada di Kementerian Hukum dan HAM.
Fajar Lase kemudian melanjutkan paparan nya dengan menjelaskan tiga sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020 - 2024.
" Terdapat tiga sasaran yang harus dapat dipenuhi mulai dari pertama Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator indeks perilaku anti korupsi, Nilai Sakip dan opini BPK, kedua Birokrasi yang Kapabel dengan indikator Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN, serta terakhir Pelayanan Publik yang Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik yang terdiri dari Kebijakam Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi Pengaduan dan Inovasi." jelasnya.
Beliau pun menyampaikan catatan yang harus dipahami dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang pada akhirnya bermuara pada pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022.
" Reformasi Birokrasi masih banyak yang menganggap bersifat proyek/formalitas dan pemenuhan administratif saja, lalu reformasi birokrasi tidak memiliki fokus dan locus prioritas, reformasi birokrasi berdampak langsung pada tujuan pembangunan nasional dan Kolaborasi yang memiliki irisan dengan RB belum terbangun dengan baik." jelasnya.
Terakhir beliau berharap pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 ini bukan hanya didasarkan karena kewajiban administratif saja.
" Jadikan momen Reformasi Birokrasi ini sebagai media perubahan yang nyata bukan hanya sebatas formalitas, harus ada SOP yang jelas terutama terkait dengan pelayanan dan tidak adanya korupsi dalam bentuk apapun, maka apapun perubahan yang terjadi bukan hanya perubahan untuk satuan kerja namun perubahan kemajuan bagi pembangunan nasional." pungkasnya.
Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri dan seluruh Tim Pokja Satuan Kerja yang mengikuti secara virtual melalui aplikaai zoom meeting.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKepri
#KemenkumhamRI
