Lingga-, 22 Maret 2024. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Lingga yang mengangkat tema “Pemanfaatan Potensi Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Menunjang Perekonomian Daerah”.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kepri Sasmita dalam sambutannya mengatakan bahwa pelindungan KI Komunal dapat memberi manfaat secara ekonomi. KI Komunal yang sudah dimiliki Daerah agar dapat dikomersialisasikan dan menghasilkan keuntungan bagi Daerah.
DJKI telah mengupayakan pelindungan defensif melalui inventarisasi dan dokumentasi melalui Sistem Informasi Nasional KI Komunal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Inventarisasi KI Komunal bertujuan untuk memperkuat kedaulatan dan bukti kepemilikan KIK Indonesia, melindungi hak masyarakat adat, mencegah pemanfaatan KIK tanpa izin dan/atau pembagian keuntungan yg tidak adil.
Dengan adanya Pusat Data Nasional KI Komunal (PDN KIK) yang telah terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, diharapkan pemerintah daerah dan masyarakat bersedia menginventarisasi KI Komunal di daerahnya ke dalam PDN KIK.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kekeyaan Intelektual yang memberikan pemahaman terkait pemanfaatan KI Komunal dalam menunjang Perekonomian Daerah dan juga memberikan Diseminasi terkait program One Village One Brand / Satu Merek Satu Desa melalui pendaftaran Merek Kolektif. Narasumber dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga menyampaikan informasi terkait banyaknya KI Komunal di Kabupaten Lingga yang telah dicatatkan di DJKI dan masih banyak lagi Potensi KI Komunal yang harus diupayakan pencatatannya ke DJKI.
Hubungi Kami 
