Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau merupakan Unit Kerja yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan Kekayaan Intelektual dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyediakan berbagai jenis layanan berbasis Elektronik yang dapat diakses secara online (antara lain website DJKI yang diakses menggunakan Link Url https://www.dgip.go.id/, website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) yang diakses menggunakan Link Url https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ , dan masih banyak lagi Link Url yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi dan layanan Kekayaan Intelektual. Bagi sebagian besar masyarakat awam (pemohon) akan kesulitan untuk mengingat Link Url layanan berbasis Elektronik DJKI yang banyak, sehingga informasi dan layanan Kekayaan Intelektual tidak dapat diakses pada saat dibutuhkan. Pada akhirnya masyarakat (pemohon) akan memilih untuk datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi dan layanan Kekayaan Intelektual secara Tatap Muka. Hal ini akan berdampak pada ketersediaan tenaga pemberi layanan (operator) yang mampu memberikan konsultasi dan layanan yang hanya pada Jam Kerja. Apabila tenaga pemberi layanan (operator) tidak tersedia dengan baik, hal ini tentunya akan memberikan dampak ketidakpuasan masyarakat (pemohon) terhadap layanan yang diberikan.
Disamping itu, kebutuhan akan informasi dan layanan Kekayaan Intelektual yang cepat dan flexible menjadi tuntutan dari masyarakat (pemohon). Semakin cepat dan flexible informasi dan layanan Kekayaan Intelektual yang diterima oleh masyarakat (pemohon), maka akan memberikan dampak kepuasan masyarakat (pemohon) sehingga lebih cepat pula dalam memutuskan untuk melakukan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Dengan kemudahan akses informasi dan layanan Kekayaan Intelektual ini juga tentunya akan semakin banyak jumlah masyarakat yang mengetahui dan sadar akan pentingnya memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas diperlukan adanya suatu Inovasi yaitu “Jaringan Komunikasi Hak Kekayaan Intelektual (JomHAKI)” sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pemohon) agar lebih efiesien dan efektif.
SIMASTER (Sistem Informasi Integrasi dan Remisi) adalah Sebuah system yang memberikan kemudahan dalam pelayanan Pemasyarakatan terutama terkait Informasi Hak Warga Binaan berupa Integrasi dan Remisi. Adapun layanan SIMASTER dapat diakses oleh masyarakat melalui scan QR Code yang terpasang dimasing masing Unit Layanan Kanwil/ UPT Lapas/ Rutan/ LPKA. Adapun beberapa fungsi utama dari SIMASTER adalah sebagai berikut :
1. Mempermudah akses Masyarakat (Keluarga Warga Binaan) untuk mendapatkan Informasi terkait Integrasi (PB, CB, CMB dan Asimilasi);
2. Mempermudah akses Masyarakat (Keluarga Warga Binaan) untuk mendapatkan Informasi terkait Remisi;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada satker dan kanwil sebagai pelayan publik.
Untuk menggunakan Aplikasi Dapat mengunjungi tautan di bawah ini:
Aplikasi SUPEL KEPRI digunakan untuk Mengukur tingkat Kualitas Pelayanan di Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
Untuk Melihat Aplikasi Dapat mengunjungi tautan di bawah ini:
Hubungi Kami 
