Jakarta,- Kementerian Hukum Dan HAM RI dibawah kepemimpinan Menkumham Yasonna H Laoly terus memacu efektifitas kinerja jajarannya. Hal ini tampak pada kegiatan Rapat Kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kementerian Hukum Dan HAM Semester II Tahun 2019 dengan tema “ TRANSFORMASI SDM DIGITAL UNTUK KINERJA PASTI “ yang diselenggarakan di The Hotel Sultan , Jakarta 18-20 november 2019.
Kegiatan Raker ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau Zaeroji yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi Ajar Anggono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM Darsyad, Kepala Divisi Keimigrasian Ahmad Firmansyah , Kepala Divisi Pemasyarakatan Dedi Handoko serta Kasubag Program dan Pelaporan Pratiwi Rahayu.
Dalam laporannya Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan bahwa tujuan dari Rapat Kerja ini adalah dalam rangka pengendalian capaian kinerja tahun 2019 sekaligus mempersiapkan rencana kerja satu tahun maupun lima tahunan yang selaras dengan visi misi serta arahan bapak Presiden. Saat ini SDM Kementerian Hukum Dan HAM tengah bertransformasi menjadi SDM Birokrasi Digital sehingga diharapkan dengan adanya hal ini dapat memberikan pelayanan dan kinerja terbaik bagi masyarakat , bangsa dan negara , ungkapnya. Beliau juga menyebutkan kegiatan Raker ini juga akan diisi dengan materi evaluasi terhadap seluruh Kakanwil serta Kepala Divisi yang meliputi CAT Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Issue Actual, Evaluasi Capaian Target Kinerja 2019, Pembahasan Action Plan Pelaksanaan Target Kinerja Tahun 2020 serta Arahan Pimpinan Tinggi Madya Terkait Issue Actual dan Program-program Prioritas Unit Eselon I.
Sementara itu Menkumham Yasonna H Laoly saat membuka kegiatan Raker meminta kepada seluruh jajarannya agar dapat bertransformasi secara digital dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik , “ karena teknologi adalah benda mati dan hanya berupa alat bantu ( tools ) yang mampu bertransformasi menggerakkan roda organisasi kearah yang lebih maju adalah SDMnya “ , ujarnya. Menurutnya seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi harus berbasis teknologi informasi atau disebut Birokrasi Digital , dimana Birokrasi Digital ini harus mencerminkan kecepatan,keakuratan,dan kecermatan dari yang manual menjadi digital dan menjadikan semua kebutuhan pelayanan selesai dalam hitungan menit.
Lebih lanjut beliau juga mengingatkan tentang pesan Presiden bahwa fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia Maju untuk menjawab tantangan itu sangatlah tepat kiranya Kemenkumham melakukan Penerapan Corporate University , “ pembangunan Kementerian Hukum Dan HAM Corporate University adalah satu tindakan yang konkrit yang harus kita wujudkan dalam rangka pembangunan SDM Unggul, harus Up to date , based on Information Tecnology dan mampu menjawab isu-isu strategis , ungkapnya.
Dalam kegiatan raker tersebut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) memberikan 2 penghargaan sekaligus kepada Kementerian Hukum Dan HAM yaitu Pencapaian Maturitas SPIP Level 3 berdasarkan Quality Assurance oleh BPKP serta Kapabilitas APIP Level 3 berdasarkan Quality Assurance oleh BPKP dengan Metode Internal Audit Capability Model (IACM).
