Tanjungpinang,- ( rabu / 29 juli 2020 ) Bertempat di aula Ismail Saleh Kepala Kantor Wilayah Agus Widjaja, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Darsyad, para Pejabat Administrator dan Pengawas serta para pengelola BMN di lingkungan kanwil Kepri ikuti kegiatan teleconference Rakor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa ( UKPBJ ) “ NEW NORMAL, NEW PARADIGM! “ Kinerja Pengadaan Barang/ Jasa untuk KUMHAM PASTI Produktif “ yang dibuka langsung oleh Menkumham Yasonna H.Laoly.
Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, Menkumham Yasonna H.Laoly mengingatkan kembali peran kelembagaan UKPBJ sebagai pusat keunggulan (Center of Excellence) dalam pengadaan barang/jasa yang professional, mandiri, dan akuntabel, dalam hal ini dukungan semua pihak sangat dibutuhkan , “ menatap masa depan pengelolaan pengadaan barang/jasa yang lebih baik, dengan meninggalkan pola-pola lama dimana semuanya dapat diatur atau dikendalikan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, baik dari mulai perencanaan pengadaannya, persiapan pengadaan sampai kepada pemilihan penyedia ,” jangan sampai padigma lama seperti ini masih dilakukan karena akan sangat merugikan negara, pribadi, keluarga dan organisasi, pesan Menkumham mengawali sambutannya.
Lebih lanjut Menkumham menyampaikan melalui Nota Kesepahaman yang baru saja dirinya tanda tangani bersama Bapak Roni Dwi Susanto (Kepala LKPP) selaku Pembina Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ia berharap akan menjadi starting point bagi Kemenkumham dalam mewujudkan “ Indonesia Maju, SDM Unggul “.
Dimana melalui Nota Kesepahaman ini Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk membangun Paradigma Baru atas Pengadaan Barang/Jasa yang menempatkan perluasan tugas dan fungsi UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM , imbuhnya.
Disisi lain beliau juga berharap predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh oleh Kemenkumham beberapa waktu lalu akan mampu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya, “ Saya meminta komitmen dan kesungguhannya terlebih pada para pelaku pengadaan agar selalu berupaya melakukan yang terbaik, berkinerja PASTI dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa, kepatuhan Saudara terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pengadaan barang/jasa maupun pengelolaan keuangan negara akan menghantarkan kita semua kepada prestasi Laporan Keuangan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik sebagai bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dengan demikian kinerja yang PASTI satya yakin kita akan mampu mempertahankan predikat WTP pada tahun-tahun selanjutnya “, pesan Menkumham.
Sementara itu dalam laporannya Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya membangun sinergitas dan kolaborasi yang produktif dari semua unsur dan perangkat UKPBJ Kementrian Hukum dan HAM serta peningkatan kapasitas seluruh pelaku pengadaan untuk mewujudkan “Indonesia Maju, SDM Unggul”, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa.
Dalam acara rakor ini diberikan penghargaan dan apresiasi kepada unit kerja yang telah memberikan kinerja terbaik dalam pelaksanaan UKPBJ yaitu : 3 terbaik Setwil pada Unit Utama adalah; Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum , Sekretariat Jenderal dan 5 terbaik Setwil pada Kanwil adalah : Kanwil Jawa Barat, Kanwil Jawa Timur, Kanwil Riau, Kanwil Lampung, Kanwil Nusa Tenggara Barat.
