Batam, Rabu (27/01) Kepala kantor wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau beserta jajarannya, rabu sore melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengusahaan Batam.
Beliau memberikan arahan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas pada BP Batam.
Hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut Pimpinan Tinggi Pratama serta Kakanim Batam.
Koordinasi dan Kunjungan kerja ini merupakan bentuk silaturahmi yang diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara Kemenkumham Kepulauan Riau dengan Badan Pengusahaan Batam.
Kakanwil Kemenkumham Kepulauan Riau Husni Thamrin menjelaskan bahwa sinergitas antara Kemenkumham Kepulauan Riau dan Badan Pengusahaan Batam ini meliputi berbagai aspek dalam pengelolaan SDM yang ada di wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau.
Pengelolaan SDM tersebut akan disesuaikan dengan tugas dan fungsi berbagai divisi yang ada di Kemenkumham Kepulauan Riau.
“ Tugas kami diantaranya melakukan pembinaan, pengendalian dan pengelolaan berbagai macam tugas teknis pada jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan di daerah wilayah Kepri.
Lalu tugas lainnya diemban oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang meliputi pelayanan hukum, bantuan hukum, menjalin kerjasama bersama notaris, menjalin kerjasama bersama bantuan hukum, harmonisasi peraturan perancangan perundang undangan, kepada pemrov, pemkab atau pemkot yang ada di Kepulauan Riau”, ujar kakanwil.
Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa efisiensi dari BP Batam merupakan suatu sinergitas yang diharapkan agar dapat memberikan hasil yang maksimal.
Sebagai perwakilan dari Menteri Hukum dan HAM di wilayah Kepulauan Riau, beliau menjamin bahwa akan selalu melakukan yang terbaik bagi pengembangan ASN yang ada di wilayah Kepulauan Riau.
Beliau pun meminta agar BP Batam senantiasa memberikan masukan kepada dirinya dan Kemenkumham agar bisa menuju kearah yang lebih baik dengan mengedepankan efisiensi dan sinergitas.
“Sebagai Kepala Kantor yang merupakan wakil Menteri Hukum dan Ham untuk wilayah Kepulauan Riau tentu akan senantisa melakukan yang terbaik dalam pengembangan ASN.
Selain itu, tentu saya berharap masukan dari teman teman semua mengenai apa saja yang perlu dibenahi, sehinnga akan bisa memberikan manfaat lebih baik kedepannya”, pungkasnya.
Sebelumnya Kepala Biro SDM dan Organisasi BP Batam Ir. Lilik Lujayanti, Msi melalui paparannya menjelaskan tentang sejarah berdirinya Badan Pengusahaan ( BP ) Batam.
“ BP Batam sebelumnya bernama Otorita Batam, melalui PP 46 / 2007 perubahan dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan Peralihan Aset dan Pegawai pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi Pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam “, ungkapnya.
Kemudian ia menjelaskan saat ini di BP Batam terdapat 63 orang PNS Kemenkumham yang masih berdinas, “ 44 PNS adalah pelaksana, sedangkan 19 orang merupakan pejabat struktural “, katanya.
Lilik juga menuturkan PNS pusat tidak hanya berasal dari Kemenkumham saja, “ berdasarkan data jumlah sebaran PNS berdasarkan instansi induk di BP Batam ada 24 instansi berasal dari berbagai Kementerian, Badan, Pemko, Polri, dan Kejaksaan Agung dengan jumlah PNS 1613 orang “, urainya.
Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta rapat terkait berbagai permasalahan kepegawaian yang ada di BP Batam.
#KumhamPasti
#KanwilKepri
