Tanjungpinang, ( Rabu / 02 februari 2021) Kementerian Hukum dan HAM mengadakan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester 2 Tahun Anggaran 2020 dengan tema “Pandemi Menciptakan Jarak, WTP Tetap Kita Pertahankan“.
Kegiatan ini diawali oleh Kepala Biro BMN Iwan Santoso, beliau memberikan laporan mengenai acara yang akan diselenggarakan selama beberapa hari kedepan. Dalam laporan nya tersebut beliau menjelaskan bahwa acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 2 TA 2020 mesti diselenggarakan secara daring karena mengingat munculnya pandemi covid-19 di Indonesia sejak awal tahun 2020 yang mengharuskan pembatasan sosial, dimana interaksi secara langsung dikurangi demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.
Untuk itu kegiatan rekonsiliasi dalam rangka laporan keuangan semester 2 tahun 2020 dilaksanakan secara daring melalui tempat di wilayah masing masing. Acara ini dihadiri oleh pimpinan tinggi pusat maupun wilayah.
Pada kesempatan ini hadir juga Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, Ibu R Wiwin Istanti. Dalam kesempatan tersebut beliau senantiasa memberikan Pembekalan dan Penguatan untuk para peserta acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 2 TA 2020.
Beliau berpesan, meskipun pada tahun ini acara diselenggarakan secara daring, beliau berharap substansi tujuan dari pelaksanaan revitalisasi anggaran ini tidak berkurang dan kita semua dapat senantiasa berkontribusi dalam peningkatan kualitas laporan keuangan yang akuntabel, transparan dan akurat. Selain itu beliau mengingatkan bagaimana tantangan pemerintah di tahun 2020 ini dalam laporan keuangan, akan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya “ Tantangan pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di tahun 2020, sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya karena APBN 2020 telah terdampak secara signifikan akibat pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Kemudian yang harus kita berikan perhatian khusus pada tahun ini, adalah bagaimana pemotongan anggaran untuk penanganan covid-19, tentu kemenkumham menjadi salah satu kementerian yang terdampak” pesannya pada para peserta.
Selepas arahan dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, acara dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 2 TA 2020 oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Andap Budi Revianto.
Sembari membuka acara beliau menyampaikan harapan bahwa acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 2 TA 2020 dapat berjalan lancar dan mendapatkan esensi yang maksimal meskipun dilakukan dalam situasi pandemi covid-19.
Lalu dalam arahannya pada kegiatan tersebut, beliau menyoroti tentang perlunya kesesuaian antara aplikasi BMN, SAS dan SAIBA sehingga laporan keuangan yang akurat dapat tercapai. Sehingga pada akhirnya Kementerian Hukum dan HAM dan kembali meraih hasil WTP dari penilaian BPK. “ Secara internal kita melihat bagaimana laporan keuangan, bagaimana pelaporan barang, kemudian bendaharanya, begitupun dengan eksternal dapat mengakses hal tersebut. Artinya ada kesesuaian data antara laporan keuangan itu sendiri dengan BMN. Tentunya data yang ada harus akurat dan akuntabel” ujarnya.
Ada beberapa poin yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester 2 TA 2020, pertama kesesuaian data laporan keuangan antara aspek BMN dan aspek keuangan di berbagai jenjang, kedua terselesaikannya permasalahan data laporan keuangan, ketiga laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan yang berlaku dan Tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Acara teleconference ini diselenggarakan juga secara daring di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang dihadiri oleh Plh Kakanwil Kepri Darsyad, Kepala Divisi Pemasyarakatan Dwi Nastiti, Plh. Kepala Divisi Administasi Iwan Kurniawan serta pejabat pengawas dan administrator di lingkungan Kanwil Kepri.
#KumhamPasti
#KanwilKepri
