Batam,- Usai kegiatan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, bertempat di aula Lapas Batam agenda kegiatan Staf Ahli ( Sahli ) Menteri Bidang Sosial Mien Usihen dilanjutkan dengan memberikan pengarahan kepada para Ka.UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi beserta jajarannya baik yang mengikuti secara langsung kegiatan tersebut maupun melalui virtual ( 23/02 ).
Sahli Bidang Sosial Mien Usihen mengawali arahannya, dengan mengingatkan kepada seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau ditengah pandemi covid-19 harus tetap produktif hal ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia bapak Jokowi bahwa seluruh ASN harus tetap bekerja dengan produktif dimasa pandemi tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“ Jangan lagi ada pandemi dijadikan alasan, lakukan adaptasi kebiasaan baru, lakukan penyesuaian, karena tarja nya tidak berubah, tapi teman teman yang harus bisa menyesuaikan” ujarnya.
Selanjutnya beliau menyampaikan paparan nya mengenai enam poin Janji Kinerja di Lingkungan ASN Kemenkumham 2021. Beliau coba membedah keenam poin tersebut dan memberikan masukan apa saja yang mesti diperhatikan agar Deklarasi Janji Kinerja yang sudah dilakukan bukan hanya sebatas ceremonial saja.
Mulai dari poin pertama, beliau mengingatkan seringkali pegawai lebih banyak terbelenggu mengerjakan hal yang rutin, sementara action plan baru akan dikerjaan saat sudah masuk batas waktu dari pengumpulan. “ Jika itu sudah terjadi, maka sistem kebut semalam dikerjaan saat deadline akan dilakukan. Jadi kita berharap teman teman jangan melakukan hal tersebut. Demi mengurangi kesalahan yang biasanya dilakukan secara berulang” tuturnya.
Poin Janji Kinerja kedua yang berbunyi Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Dengan Sepenuh Hati, Menjadi Abdi Masyarakat yang Jujur, Amanah dan Terpercaya adalah yang dibahas selanjutnya. Menurutnya tugas sebenarnya seorang ASN sudah seyogyanya dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat , sehingga pada poin kedua ini merupakan komitmen yang wajib dimiliki oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di Wilayah Kepulauan Riau.
Janji Kinerja Poin Ketiga, terkait dengan pengembangan diri ASN Kemenkumham yang Tangguh, terampil, dinamis dan adaptif.
Beliau menekankan perlunya pemahaman seluruh pegawai Kemenkumham Kanwil Kepri mengenai apa itu corporate university. Selain itu, fungsi badiklat khususnya di wilayah Kepri yang memiliki salah satu Badiklat Kumham di Indonesia harus lebih dioptimalkan. Fungsi badiklat dimasa pandemi ini pun harus bisa lebih berinovasi, dengan tujuan untuk meningkatkan self learning dimasa pandemi yang memaksa banyaknya keterbatasan pertemuan dalam pengembangan SDM.
“ Lakukan pembinaan, perbaikan dan pembenahan kualitas SDM dengan berbagai cara. Hal yang diharapkan dalam kondisi seperti ini adalah bagaimana meningkatkan self learning, bagaimana meningkatkan keinginan belajar pegawai di tengah pandemi untuk mau belajar”, sebutnya.
Poin selanjutnya dalam Janji Kinerja, yaitu berkaitan dengan sinergitas dan kolaborasi serta menjadi perekat pemersatu bangsa dalam empat pilar kebangsaan.
Dalam poin ke-4 ini, Mien Usihen memberikan gambaran sinergitas dan kolaborasi internal dalam tubuh Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana keempat divisi yang ada di dalam tubuh Kemenkumham, yaitu Divisi Administrasi, Divisi Imigrasi, Divisi Permasyarakatan dan Divisi Pelayanan Hukum harus saling bersinergi dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan. Semua divisi harus menyadari bahwa dalam satu kesatuan payung Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga pada akhirnya sinergitas dan kolaborasi inilah yang dapat memajukan Kemenkumham Kepri dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
Lalu dilanjutkan dengan poin kelima yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital.
Beliau menyampaikan dalam poin kelima ini diperlukan nya inovasi dan kreatifitas yang luar biasa, sehingga yang akan terlahir bukan hanya hal yang biasa biasa saja, namun dapat memberikan dampak yang luar biasa.
Meskipun kenyataan nya membedakan antara kreatifitas dan inovasi saja masih dapat membingungkan, namun dimasa teknologi yang semakin canggih, mengharuskan teman teman sebagai ASN untuk berpikir maju dan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin.
“ Dalam pembangunan Zona Integritas harus bisa membedakan mana inovasi dan mana kreativitas, kadang kadang untuk membuat ruang laktasi itu inovasi, membuat layanan disabilitas itu dikatakan inovasi, padahal itu kreatifitas. Jadi kita berharap revolusi digital bukan sekedar slogan, tapi kita dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam bekerja”, sebutnya.
Poin terakhir atau keenam dalam Janji Kinerja merupakan tujuan akhir dari poin satu hingga poin kelima untuk dapat mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Namun beliau menggarisbawahi bahwa semangat untuk dapat memajukan Kemenkumham bukan hanya didasari karena adanya WBK/WBBM, namun segala kemajuan yang dilakukan merupakan murni demi kebaikan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara.
“ Tidak perlu berkecil hati jika tahun lalu tidak memperoleh predikat WBK/WBBM. Yang penting teman teman sudah berubah, dan perubahan yang dilakukan kita akui luar biasa. Namun jika masih ada kekurangan, namanya proses untuk menuju perubahan yang dapat dirasakan untuk masyarakat. Jangan pernah lelah dan kecewa jika tidak dapat, yang jadi masalah teman teman patah semangat karena mau di kontestasikan atau tidak, kemajuan Kemenkumham merupakan suatu keharusan” jelasnya.
Terakhir beliau berpesan, dengan adanya paparan yang beliau berikan mengenai Poin dari Janji Kinerja ASN Kemenkumham 2021 apa yang telah di deklarasikan dapat benar benar menjadi komitemen untuk dapat di realisasikan.
Bukan hanya sekedar kata kata pemanis yang mudah untuk dilupakan. Tujuan nya tentu untuk kemajuan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kepri dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021.
#KumhamPasti
#KanwilKepri
