Batam,- Hari kedua ( 30/03 ), agenda kegiatan Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Digital Fajar Lase dan rombongan dimulai dengan mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II ( LPKA ) Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan ( LPP ) Kelas IIB Batam.
Didampingi Kepala LPKA Nofriadi dan Kepala LPP Ike Rahmawati, Fajar B.S Lase memberikan penguatan kepada tim pokja WBK/WBBM kedua Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) tersebut. Beliau menyampaikan, terkait penilaian WBK/WBBM pentingnya untuk mereview kembali apa saja yang telah dilakukan pada tahun yang lalu mengingat LPKA dan LPP belum berhasil meraih predikat WBK, “ review ini sangat penting dalam upaya kita untuk memperbaiki apa yang menjadi penyebab kegagalan kita pada tahun lalu “ , ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Fajar Lase juga memberikan motivasi-motivasi yang diharapkan akan lebih memberikan semangat pada seluruh jajaran LPKA dan LPP dalam upaya meraih predikat WBK, “ saya harapkan kepada seluruh jajaran LPKA maupun LPP agar tidak patah semangat untuk terus berupaya meraih predikat WBK, dengan memberikan pelayanan prima baik kepada Warga Binaan maupun masyarakat luas melalui berbagai inovasi-inovasi dan Standard Operasional Prosedur ( SOP ) pelayanan yang jelas “, sebutnya.
Usai mengunjungi LPKA dan LPP agenda kegiatan kunjungan kerja Fajar Lase dan rombongan selanjutnya adalah memberikan pengarahan sekaligus pembinaan kinerja pembangunan Zona Integritas ( ZI ) menuju WBK/WBBM di Kanim Kelas I Khusus Batam kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan di lingkungan kantor wilayah yang juga di saksikan oleh seluruh tim pokja baik yang ada di kantor wilayah maupun yang ada di Unit Pelaksana Teknis melalui virtual.
Memulai paparan nya Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Fajar B.S Lase, menyampaikan bagaimana sulitnya perjuangan untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ). Dimana terdapat 478 Satuan Kerja di Indonesia yang diusulkan untuk meraih predikat WBK dan 42 Satuan Kerja yang diusulkan meraih predikat WBBM, namun tidak semua berhasil hanya 72 Satker saja yang dapat meraih predikat WBK dan 11 Satker yang meraih predikat WBBM, angka tersebut membuktikan bahwa perjuangan meraih predikat tersebut tidaklah mudah.
Dalam perjuangan untuk menuju Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2021 Staf Khusus Menteri mengingatkan mengenai penting nya Target Kinerja atau Tarja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga mesti dipahami tanggung jawab yang melekat sesuai dengan Tarja masing masing.
“ Terdapat Enam Faktor pengungkit untuk Meraih Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Enam faktor pengungkit tersebut berhubungan dengan Tarja ( target kinerja ) dan ini bukan hal yang baru, coba kita semua buka kembali masing masing tarja dan lihat kembali, apakah selama 3 bulan ini kita sudah mengerjakannya dengan baik karena semua tarja ini akan kita tuangkan nantinya dalam lembar kerja evaluasi ( lke ) untuk meraih predikat WBK, “ ujarnya.
Lebih lanjut beliau menjelaskan secara lebih rinci bahwa Target Kinerja ( Tarja ) Kantor Wilayah Kemenkumham terbagi kedalam lima bagian, pertama Tarja Kepala Kantor Wilayah, Tarja Divisi Administrasi, Tarja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Tarja Divisi Imigrasi dan Tarja Divisi Pemasyarakatan. “ semua tarja harus terpenuhi dengan baik, semisal apa yang menjadi tanggung jawab Tarja dari Divisi Administrasi, ada tiga yaitu pelaksanaan norma kearsipan, penerapan protokol kesehatan dan pengelolaan sistem integritas. Selain itu, di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM salah satu Tarjanya adalah peningkatan SDM perancang perundang undangan. Karena ini merealisasikan perintah UUD nomor 15 tahun 2019, supaya harmonisasi seluruh perda yang merupakan insiatif pemda, itu dilakukan oleh kemenkumham “ ujarnya.
Kemudian beliau kembali mengingatkan mengenai 8 area perubahan dalam usaha meraih predikat WBK/WBBM tahun 2021. Delapan area tersebut meliputi Pertama Manajemen Perubahan yang berarti mengubah pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik dengan tujuan Zona Integritas, Kedua Penataan Tata Laksana yang berarti peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, Ketiga Penataan SDM ASN yang berarti meningkatkan profesionalisme pola mutasi, kompetensi, dan penetapan SDM dengan sesuai kaidah Zona Integritas, Keempat Penguatan Akuntabilitas yang berarti meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kelima Penguatan Pengawasan yaitu berarti meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Keenam Peningkatan Pelayanan Publik yang berarti membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik, Ketujuh Perundang Undangan yang berarti perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat, Kedelapan Kelembagaan yang berarti perampingan struktur yang gemuk dalam instansi agar lebih mempercepat pengambilan keputusan.
Terakhir beliau berpesan kepada seluruh peserta yang hadir dalam penguatan, untuk selalu percaya dan mencintai apa yang dikerjakan. Sehingga tujuan yang ditempuh untuk mencapai Zona Integritas Menuju WBK?WBBM dapat terwujud secara nyata.
“ Selain kita harus dapat memahami tugas dan fungsi Menuju WBK / WBBM kita pun harus percaya jika kita mau membuat sesuatu yang besar dalam hidup kita, maka cintai apa yang kita kerjakan. Sekarang kita diberikan tugas dan tanggung jawab oleh negara, maka cintai hal tersebut maka kita akan dapat membuat hal besar dalam hidup kita”, pesannya.
Dalam pemaparannya Fajar Lase juga menjelaskan secara detail tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja ( satker ) dalam meraih predikat WBK/WBBM, “ faktor-faktor inilah yang secara umum dapat menjadi penyebab gagalnya kantor wilayah maupun satker dapat memperoleh predikat WBK/WBBM, untuk itu saya harapkan kepada seluruh kepala kantor maupun kepala satuan kerja dapat secara seksama memperhatikan hal ini dan melakukan perbaikan-perbaikan serta persiapan-persiapan yang lebih maksimal untuk meraih predikat WBK/WBBM “, sebutnya.
Beliau juga meminta dalam kesempatan tersebut agar kepala kantor maupun kepala satker dapat memberikan contoh keteladanan / role model bagi jajarannya, “ sebagai seorang pemimpin sudah selayaknya mampu menjadi contoh keteladanan atau role model bagi jajarannya, sebab seorang pemimpin memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja organisasi. Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan serta kemauan untuk mendorong, menginspirasi, dan memotivasi bawahannya “, pungkasnya.
Usai memberikan paparan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Fajar Lase didampingi oleh para Pimti Pratama kantor wilayah melanjutkan agenda kegiatan ke Unit Pelaksana Teknis yang ada di kota Batam untuk melakukan pemantauan, penguatan dan pembinaan kinerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM antara lain ; Badiklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Kanim Kelas II TPI Belakang Padang, Rutan Kelas IIA Batam dan Lapas Kelas IIA Batam.
#KumhamPasti
#KanwilKepri
