Tanjungpinang-, Kamis 08 April 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengikuti secara virtual kegiatan Teleconference Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hadir secara langsung Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri, Ramelan Suprihadi. Kegiatan ini dihadiri juga oleh perwakilan dari masing masing Tim Kerja Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021.
Dalam kesempatan tersebut para Inspektur Wilayah ( Irwil ) memberikan paparan nya yang terkait dengan pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021. Salah satu penjelasan yang dikemukakan oleh masing - masing Irwil menjelaskan mengenai berbagai permasalahan yang menjadi faktor kegagalan Kantor Wilayah maupun satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham. Irwil 1, Ahmad Rifai menyebutkan permasalahan yang menimpa Satker yang ada dalam wilayah kerjanya.
“ Aspek yang harus di evaluasi untuk tahun ini yakni salah satunya mengenai Pedoman Pelaksanaan Evaluasi TPI belum diinternalisasi secara menyeluruh sehingga terdapat perbedaan persepsi tentang tolak ukur penilaian pada masing-masing sub-poin area perubahan.” Ujarnya.
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Ir.Razilu pada kegiatan Teleconferencei ini berkesempatan memberikan arahan dan penguatan. Beliau menyampaikan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 tidak hanya sebatas diperlukan komitmen saja, namun lebih jauh lagi yaitu semangat kegairahan melakukan aksi nyata dalam menciptakan inovasi dan kreatifitas.
“ Membangun zona integritas ini kalau ingin berhasil bukan hanya sekedar komitmen bahkan di ibaratkan komitmen sepenuh hati pun belum cukup tetapi harus naik satu tingkat lagi yaitu kegairahan yang artinya semangat kreatif dan inovatif untuk membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Secara kreatif dan inovatif untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka jalan kita menuju WBK/WBBM akan lebih lancer ”, jelasnya.
Beliau pun menyebutkan dua hal yang menjadi komponen utama jika kantor wilayah maupun Satuan Kerja ingin mendapatkan predikat WBK/WBBM Tahun 2021. Kedua komponen tersebut adalah Pemerintah yang bebas KKN dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kemudian terdapat indikator utama untuk dapat melihat kualitas meningkatnya pelayanan publik yakni zero complaint, tidak ada pengaduan tentang sesuatu, dan tidak berbelit belit dalam memberikan pelayanan. Peningkatan kualitas tersebut diiringi juga dengan pemerintah bebas KKN dengan tidak menerima imbalan apapun dalam melakukan pelayanan publik ”, ujarnya.
Lalu Irjen kembali mengingatkan bahwa pimpinan mesti menjadi Role Model bagi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya. Namun beliau menegaskan jadilah Role Model yang pantas bukan hanya dari ucapan saja namun dengan tindakan nyata.
“ Pimpinan harus menjadi role model, kita sebagai pimpinan bisa menunjukan sesuatu yang lebih daripada yang lain terutama dalam hal karakter, perilaku atau pun konteks dalam kinerja. Oleh karena ini kita harus menjadikan diri kita supaya pantas menjadi role model atau panutan. Kita semua sebagai pimpinan harus bisa menunjukan diri sebagai role model bukan dari kata kata namun dari aksi nyata.” pungkasnya.
#KumhamPasti
#KanwilKepri
