Tanjungpinang-, 10 Agustus 2021. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mengikuti secara virtual kegiatan pembukaan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Kegiatan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkumham Kepri.
Hadir secara langsung pada kegiatan ini Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepri Ramelan Suprihadi, Kepala Bagian Umum Iwan Kurniawan, Kepala Sub Bagian Pengelola Keuangan dan Balak Milik Negara Suci Rahmina Sari beserta jajaran pengelola keuangan dan bendahara di Kanwil Kemenkumham Kepri.
Dalam kegiatan pembukaan kali tersebut Kepala Biro Keuangan Kemenkumham RI Wisnu Nugroho Dewanto berkesempatan menyampaikan paparan nya. Beliau membuka paparan nya dengan menjelaskan mengenai realisasi anggaran yang ada di lingkungan unit utama maupun kantor wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Beliau meminta Kantor Wilayah yang masih memiliki penyerapan rendah untuk segera diperbaiki.
“ Angka - angka realisasi anggaran tersebut harus bisa dijadikan gambaran bagi kita semua, terutama untuk Satuan Kerja yang masih memiliki nilai serapan yang rendah. Mohon dicermati dan diperbaiki percepatan penyerapan anggarannya.” jelasnya.
Selanjutnya beliau membahas mengenai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran atau IKPA Kementerian Hukum dan HAM yang masih berada di bawah IKPA Nasional. Perlunya langkah – langkah jitu dalam menangani hal tersebut.
“ Melihat angka IKPA Kemenkumham harus ditingkatkan terutama pada indikator III DIPA, Capaian Output dan Kesalahan SPM. Tentu tiga hal ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Mulai dari Tingkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan dan pencairannya serta menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan, hingga tingkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran pada SPM” tuturnya.
Terakhir beliau menyampaikan langkah – langkah strategis yang harus dilakukan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021. Langkah – langkah yang dibuat merupakan rujukan atau pun arah bagi satuan kerja dalam melakukan pelaksanakaan anggaran yang optimal.
“ Langkah – langkah strategis tersebut wajib sebisa mungkin diterapkan, semisal dengan memperhatikan tranparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelola keuangan serta segera lakukan optimalisasi anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM” pungkasnya.
#KumhamLebihPasti
#KanwilKepri
