Tanjungpinang-, Kanwil Kumham Kepri menyelenggarakan Diseminasi Hak Asasi Manusia Digital dengan tema "Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD-BHAM)" yang dirangkaikan pada Rapat Koordinasi Penilaian Kabupaten / Kota Peduli HAM Tahun 2022 bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham Kepri (Kamis, 24 Maret 2022). Kegiatan ini dihadiri peserta secara tatap muka yang terdiri dari Kanwil Kumham Kepri, Biro Hukum Setdaprov Kepri, beberapa OPD Prov Kepri, Bagian Hukum Setdakab Bintan dan Setdako Tanjungpinang, Asosiasi Pengusaha Indonesia Prov Kepri dan Kamar Dagang Indoensia Prov Kepri. Diseminasi HAM Digital ini juga diikuti peserta secara daring (online) yang terdiri dari Direktorat Jenderal HAM RI; Kanwil Kumham Kepri; beberapa OPD Prov Kepri, Bagian Hukum dan OPD Kab/Kota Se-Kepri serta Apindo dan KADIN Prov Kepri.
Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan oleh Bpk. Drs. Darsyad, SH, M.Si Kepala Divisi YankumHAM Kepri. Dalam laporannya beliau menyampaikan tujuan penyelenggaraan kegiatan ini yaitu memberikan Sosialisasi / Diseminasi HAM terkait Strategi Nasional Bisnis dan HAM dan pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM serta evaluasi data dukung penilaian Kab/Kota Peduli HAM Tahun 2022.
Dalam kegiatan ini sebagai Keynote Speech, Direktur Kerja Sama HAM Direktorat Jenderal HAM RI Ibu Hajerati, SH, MH menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini mulai mengimplementasikan Bisnis dan HAM sebagai kebijakan nasional dengan menyusun Strategi Nasional Binsis dan HAM (STRANAS BHAM) dilanjutkan membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN-BHAM), kemudian mendorong Kantor Wilayah membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD-BHAM). Tujuan Stranas BHAM adalah untuk memberi arahan, mendorong pencegahan dan pemulihan efek negatif dari kegiatan Bisnis serta meningkatkan sinergitas, mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Disamping itu, beliau juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia yang salah satunya melalui pemenuhan data penilaian indikator kriteria daerah Kab/Kota Peduli HAM sebagaimana tertuang dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau Bpk. Agung Rektono Seto, SE, M.Si. Dalam sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kepulauan Riau atas upaya dan kerja kerasnya dalam melaksanakan indikator kriteria daerah Kab/Kota Peduli HAM dan melaporkannya melalui formulir isian dan data dukung KKP HAM pada Tahun 2022 ini. Disamping itu, beliau juga menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri sebagai perpanjangan tangan Kemenkumham RI di pusat diminta untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah guna melibatkan unsur OPD dan stakeholder terkait dalam Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. Dan beliau berharap Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM ini dapat segera dibentuk dan pada saatnya nanti akan dilakukan Pengukuhan oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Dirjen HAM.
Pada Diseminasi HAM Digital ini hadir 3 (empat) narasumber yaitu Ibu. Sofia Alatas, SH, CN Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri Ditjen HAM RI yang menyampaikan materi paparan terkait Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD-BHAM). Dilanjutkan paparan materi terkait evaluasi data dukung penilaian Kab / Kota Peduli HAM Tahun 2022 oleh Bpk. Sukiman, SH, MH Kepala Bidang HAM Kanwil Kumham Kepri. Narasumber yang ketiga yaitu Ibu. Charisma Manulang, S.IP, MH dari Biro Hukum Setdaprov Kepri dengan paparan materi terkait hasil rekomendasi dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau terhadap data dukung penilaian Kab / Kota Peduli HAM Tahun 2022. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Bpk. Ibnu Kholdun, SH, MH dari Biro Hukum Setdaprov Kepri dan Bpk. Nurmansyah, S.Kom, MH dari Kanwil Kumham Kepri.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKepri
#KemenkumhamRI
