Karimun-,4 Mei 2023. Tim Evaluasi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau lakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Tim dipimpin oleh Kepala Bidang HAM Sukiman, didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM, Dwi Maya Charlly dan bersama pelaksana pada Sub Bidang PPP Hukum dan HAM.
Tujuan kedatangan tim yaitu ingin mengetahui lebih jauh pelaksanaan pendaftaran merek di Kabupaten Karimun setelah dilakukan sinergitas antara Dinas Perindustrian Kabupaten Karimun dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
Adapun pelaksanaan pendaftaran Merek di Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Karimun salah satu Pemerintah Daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang sudah memiliki Sentra Kekayaan Intelektual, namun sejauh mana respon, manfaat serta dampak bagi masyarakat terhadap kebijakan tersebut yg akan di kaji ungkap Sukiman.
Tim diterima dengan baik oleh Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Erynoval Jadinata beserta jajaran, beliau menyampaikan
bahwa di Kabupaten Karimun melalui Sentra Kekayaan Intelektual yang terbentuk di Tahun 2022 telah memfasilitasi pendaftaran Merek dari pelaku UMKM dan masyarakat umum, pada umumnya pemohon masih kebingungan mengenai cara pengajuan pendaftaran merek, untuk pelaku UMKM dapat diberikan dispensasi biaya PNBP berdasarkan surat keterangan oleh Dinas Koperas Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM.
Pada koordinasi ini Tim Evaluasi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melakukan pengumpulan data lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan selanjutnya dilakukan analisis yang nantinya hasilnya berupa rekomendasi yang berkualitas bagi Pimpinan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan perbaikan kebijakan yang efektif.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#SaffarMGodam
#KanwilKepriWBK
