Featured

SOSIALISASI BUDAYA ANTI KORUPSI, PERKUAT IMUN SATUAN KERJA KUATKAN FONDASI PROFESIONALISME DAN INTEGRITAS

WhatsApp Image 2024 11 04 at 16.31.06

 

Tanjungpinang-, 04 November 2024. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau selenggarakan Kegiatan Sosialisasi Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau bertempat di Aula Ismail Saleh.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Syahrioma Delavino, beliau dalam sambutan nya menyampaikan bahwa korupsi, dalam berbagai bentuknya, baik itu korupsi kecil maupun besar, merusak fondasi birokrasi yang seharusnya mengutamakan profesionalisme dan integritas.

“Praktik-praktik seperti suap, gratifikasi, nepotisme, hingga manipulasi anggaran, bukan saja mencederai nilai-nilai kejujuran, tetapi juga menghambat proses pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.” Tuturnya.

Beliau pun melanjutkan bagaimana setiap ASN harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam hal penegakan hukum dan kepatuhan terhadap peraturan. “Oleh karena itu, integritas tidak hanya perlu di diucapkan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata.” Tegasnya.

Hadir pada kegiatan ini narasumber yang sangat berkompoten dimana pada hari pertama diisi oleh Asisten Muda Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau Arif Budiman. Lalu di hari selanjutnya akan dihadiri oleh Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Sorta Delima Lumban Tobing dan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Irwan Munir.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta perwakilan dari seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau.

#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#KakanwilKemenkumhamKepri
#KanwilKepriWBK

Daftar Informasi yang dikecualikan

FAQ - Frequently Asked Questions

JOMHAKI (Jaringan Komunikasi Hak Kekayaan Intelektual)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau merupakan Unit Kerja yang salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan Kekayaan Intelektual dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyediakan berbagai jenis layanan berbasis Elektronik yang dapat diakses secara online (antara lain website DJKI yang diakses menggunakan Link Url https://www.dgip.go.id/, website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) yang diakses menggunakan Link Url https://pdki-indonesia.dgip.go.id/ , dan masih banyak lagi Link Url yang dapat diakses untuk mendapatkan informasi dan layanan Kekayaan Intelektual. Bagi sebagian besar masyarakat awam (pemohon) akan kesulitan untuk mengingat Link Url layanan berbasis Elektronik DJKI yang banyak, sehingga informasi dan layanan Kekayaan Intelektual tidak dapat diakses pada saat dibutuhkan. Pada akhirnya masyarakat (pemohon) akan memilih untuk datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau untuk mendapatkan informasi dan layanan Kekayaan Intelektual secara Tatap  Muka.  Hal  ini  akan  berdampak  pada  ketersediaan  tenaga  pemberi  layanan (operator) yang mampu memberikan konsultasi dan layanan yang hanya pada Jam Kerja. Apabila tenaga pemberi layanan (operator) tidak tersedia dengan baik, hal ini tentunya akan memberikan dampak ketidakpuasan masyarakat (pemohon) terhadap layanan yang diberikan.

Disamping itu, kebutuhan akan informasi dan layanan Kekayaan Intelektual yang cepat dan flexible menjadi tuntutan dari masyarakat (pemohon). Semakin cepat dan flexible informasi dan layanan Kekayaan Intelektual yang diterima oleh masyarakat (pemohon), maka akan memberikan dampak kepuasan masyarakat (pemohon) sehingga lebih cepat pula dalam memutuskan untuk melakukan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. Dengan kemudahan akses informasi dan layanan Kekayaan Intelektual ini juga tentunya akan semakin banyak jumlah masyarakat yang mengetahui dan sadar akan pentingnya memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan diatas diperlukan adanya suatu Inovasi yaitu “Jaringan Komunikasi Hak Kekayaan Intelektual (JomHAKI)” sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pemohon) agar lebih efiesien dan efektif.

 

 

Coba Aplikasi JOMHAKI disini !

SIMASTER (Sistem Informasi Integrasi dan Remisi)

SIMASTER (Sistem Informasi Integrasi dan Remisi) adalah Sebuah system  yang memberikan kemudahan dalam pelayanan Pemasyarakatan terutama terkait  Informasi Hak Warga Binaan berupa Integrasi dan Remisi. Adapun layanan SIMASTER dapat diakses oleh masyarakat melalui scan QR Code yang terpasang dimasing masing Unit Layanan Kanwil/ UPT Lapas/ Rutan/ LPKA. Adapun beberapa fungsi utama dari SIMASTER adalah sebagai berikut :

1.    Mempermudah akses Masyarakat (Keluarga Warga Binaan) untuk mendapatkan Informasi terkait Integrasi (PB, CB, CMB dan Asimilasi);

2.    Mempermudah akses Masyarakat (Keluarga Warga Binaan) untuk mendapatkan Informasi terkait Remisi;

3.    Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada satker dan kanwil sebagai pelayan publik.

 

 

Untuk menggunakan Aplikasi Dapat mengunjungi tautan di bawah ini:

SIMASTER

logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUMHAM
KEPULAUAN RIAU


facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

PikPng.com school icon png 2780725   Jalan Daeng Kamboja, Tanjungpinang, 291225
PikPng.com phone icon png 604605   +628117709007
PikPng.com email png 581646   kanwilkepri@kemenkumham.go.id
PikPng.com email png 581646   humas.kanwilkumham.kepri@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI

Statistik Kunjungan