Batam, 3 Juni 2024 - Sebagai salah satu bentuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkumham Kepri) mewujudkan keadilan dalam masyarakat dan bentuk sinergi Kanwil Kemenkumham Kepri dengan advokat, Kepala Kanwil Kemenkumham Kepri yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Divisi Administrasi menghadiri kegiatan pembukaan Workshop Pelatihan Keterampilan Pembelaan Pidana. Workshop ini merupakan bagian dari pelatihan yang menyasar langsung kepada pengacara sehingga memiliki prespektif dalam melakukan pendampingan hukum.
Workshop yang dilaksanakan selama 3 hari di Hotel Baverly Batam ini mengundang beberapa narasumber antara lain Michael G Karvanas (Pengacara berkewarganegaraan Amerika), Nur Amalia (Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum/LBH Jakarta), Karen Tse ( CEO Internasional Bridges to Justice/IBJ), Ratna Batara Munti (Direktur LBH APIK Jawa barat), dan Sanjeewa Liyanage (Direktur Program Internasional IBJ). Walikota Batam yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah, Drs. Jeffridin Hamid. M.Pd. membuka kegiatan Workshop, Jeffridin menyampaikan apresiasinya kepada pihak-pihak terkait atas terselenggaranya acara ini, mengingat jumlah penduduk di Kepulauan Riau yang berjumlah lebih dari 2,18 Juta Jiwa yang mana 1,24 juta jiwanya berada di pulau Batam, pastinya memiliki banyak kompleksitas permasalahan hukum yang terjadi dimasyarakat. Disinilah peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan pendampingan masalah hukum pada masyarakat.
Kepala Divisi Administrasi, Kaswo dalam sambutannya menjelaskan bahwa menegakkan keadilan yang melandasi tugas advokat, sejalan dengan salah satu tugas Kementerian Hukum dan HAM melalui penyelenggaraan bantuan hukum. yang dalam implementasinya dilaksanakan advokat yang berada pada lembaga bantuan hukum terakreditasi. “saat ini Kemenkumham melalui Kanwil Kemenkumham Kepri menyelenggarakan program bantuan hukum bekerjasama dengan 7 organisasi bantuan hukum terakreditasi, dan 3 diantaranya berada di kota batam. pada tahun 2023 terdapat: 113 penyidikan, 94 persidangan, 5 banding dan 1 peninjauan kembali yang didampingi melalui program bantuan hukum, serta 38 kegiatan non litigasi yang telah dimanfaatkan masyarakat. program bantuan hukum tersebut merupakan wujud hadirnya pemerintah berkolaborasi dengan organisasi bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan seluas-luasnya khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya di provinsi Kepulauan Riau” tambahnya.
Diharapkan pada Workshop ini menjadi momentum untuk terus bersinergi, saling mendukung dalam peningkatan kompetensi dan kolaborasi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. meningkatnya kompetensi advokat berdampak positif pada penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan Kemenkumham. advokat yang kompeten dan juga bergabung dalam organisasi bantuan hukum terakreditasi diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pendampingan hukum yang berkualitas.
Hubungi Kami 
