Tanjungpinang- 13 Agustus 2024. Dalam rangka menyemarakkan Hari Pengayoman Ke-79, Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak "Partisipasi Publik Terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Hukum," berpusat di 2 (dua) lokasi di Kota Tanjungpinang, yaitu di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang dan Kelurahan Tanjungpinang Barat.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Bapak Widodo Eka Tjahjana menyampaikan Pembinaan terhadap hukum sejatinya diperlukan untuk penataan hukum nasional sehingga pembangunan substansi, struktur, dan budaya hukum dapat mewujudkan tujuan bernegara kita. Untuk mendorong peran pembinaan hukum dalam meningkatkan kepatuhan di masyarakat termasuk pelaku usaha dan penyelenggara pemerintahan kemudian di doronglah Rancangan Peraturan Presiden tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pelaksanaan Hukum.
Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Ibu Rosdiana Evlin Walewangko menyampaikan bahwa terlaksananya kegiatan hari ini merupakan wujud kerjasama sinergis Kantor Wilayah bersama dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang diharapkan mampu berkelanjutan sehingga tujuan dalam menghadirkan masyarakat yang sadar dan paham hukum serta meningkatnya kepatuhan hukum khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dapat terwujud.
Dalam kesempatan tersebut, Tim Penyuluh Hukum Kantor Wilayah mensosialisasikan Rancangan Perpres tentang Kepatuhan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pelaksanaan Hukum serta urgensi Rancangan Perpres tersebut disusun. Dalam Rancangan Perpres tersebut juga mengatur mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum dan pembinaan keparalegalan.
Di samping itu Rancangan Perpres ini juga akan mengatur mengenai pengelolaan literasi dan informasi hukum yang lebih berkualitas untuk masyarakat melalui mekanisme verifikasi dan validasi. kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak dihadiri Civitas Akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji, Camat Tanjungpinang Barat, Kepala Bagian Hukum Kota Tanjungpinang, Lurah dan perwakilan masyarakat di Kelurahan Tanjungpinang Barat.
Hubungi Kami 
