Batam-, 12 Juni 2023. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Saffar Muhammad Godam mengikuti secara virtual kegiatan Workshop Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema “Revitalisasi UPP Kemenkumham yang BerAkhlak”.
Kegiatan yang dilaksanakan secara terpusat di Aula Oemar Senoadji ini dibuka secara langsung oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Razilu, beliau menyampaikan bahwa PUNGLI adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau pengawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan suatu pembayaran tersebut.
“ Sesuai dengan perpres no. 87 tahun 2016 bahwa satgas saber pungli mempunyai tugas untuk memberantas pungli secara tegas, terukur, efektif dan efisien, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku pungli itu sendiri.” Ungkapnya.
Kemudian beliau menjelaskan hubungan antara Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Pungli dimana Program reformasi birokrasi dan tentunya reformasi hukum menjadi agenda strategis Pemerintah pada tahap selanjutnya, untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang selama ini dikotori oleh praktik-praktik korupsi, pungli dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Mari kita merevitalisasi atau menggelorakan kembali pemberantasan pungutan liar di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi, melalui langkah-langkah pembaruan yang kontemporer sesuai dengan kondisi teraktual saat ini.” Tuturnya.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Andap Budhi Revianto, beliau kembali menekankan kepada seluruh jajaran Kemenkumham RI terutama bagi Unit Pemberantasan Pungli untuk senantiasa menjalankan 7 Fokus Utama arahan Menteri Hukum dan HAM RI terkait Pemberantasan Pungli.
“ Pertama lakukan terobosan kreatif atasi tantangan kaitkan moralitas dan etika pegawai, Kedua tingkatkan pengawasan pelayanan publik administrasi keuangan disiplin pegawai “Zero Mistake” , Ketiga jaga dan tingkatkan indeks Integritas SHG menjadi lebih baik, Keempat jangan beri ruang untuk KKN, Kelima APIP sebagai role model integritas harus benar benar dijaga quality assurance, Keenam Early Warning System dan Tujuh APIP harus bisa antisipasi berbagai Fraud penyimpangan.” Jelasnya.
Beliau pun berharap agar pengawasan dan monitoring serta evaluasi bisa terus dilakukan secara konsisten terutama oleh pimpinan satuan kerja sebagai role model.
“ Lakukan pengawasan dan monitoring secara berkesinambungan bisa secara rutin harian , mingguan, bulanan, triwulan atau semester, selain itu bisa dilakukan dengan cara sidak atau insidentil. Tentunya tujuanya untuk melihat apa yang sebenernya terjadi sehingga dapat melakukan tindak pencegahan maupun tindaklanjut yang terbaik.” Tuturnya.
Kegiatan Workshop Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI dengan tema “Revitalisasi UPP Kemenkumham yang BerAkhlak” ini dihadiri oleh narasumber yakni Sekretaris Satgas Saber Pungli Andry Wibowo, Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta, Plh. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Marsetiono dan Perwakilan Direktorat PLPM Komisi Pemberantasan Korupsi Ernisa Swidares.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#SaffarMGodam
#KanwilKepriWBK
Hubungi Kami 
