Batam, - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Sukiman didampingi Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Heri Wuryanto dan Jajaran melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam dan PT. Air Batam Hulu/Hilir Batam terkait dugaan pelanggaran HAM yang dimuat pada media online di Ulasan.Co dengan judul "Krisis Air Bersih di Batam Renggut Nyawa Warga", Koordinasi ini di sambut oleh masing-masing perwakilan. Senin 14/8/2023.
Kepala Bidang HAM, Sukiman menyampaikan maksud dan tujuan koordinasi ini adalah untuk mengetahui kebenaran informasi, kronologis kejadian dan perkembangan informasi terkait kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Kota Batam.
Selanjutnya, Sukiman menyampaikan Pelayanan air bersih untuk warga Batam saat ini masih jauh dari kata memadai, dan tentunya menciptakan situasi yang sulit bagi warga Batam. Banyak warga yang mencoba mencari solusi alternatif, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli tandon penampungan air, atau begadang untuk menampung air bersih. Hingga saat ini persoalan krisis air bersih yang terjadi di beberapa wilayah di Batam belum menemui titik terang. Bahkan krisis air bersih di Batam merenggut satu korban jiwa lantaran kelelahan saat begadang di malam hari hanya untuk menunggu air ledeng mengalir untuk ditampung. Buruknya pelayanan air bersih di Kota Batam tidak hanya menyebabkan penderitaan bagi warga, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Amanah Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemenuhan hak dasar akan air bersih yang sehat juga memiliki dimensi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang luas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk memastikan bahwa hak atas air bersih dapat dipenuhi. “Air merupakan hak asasi manusia yang juga merupakan aspek penting dalam kesejahteraan hidup manusia. Air bukan hanya kebutuhan konsumsi, tetapi juga penopang kehidupan manusia dalam berbagai aspek.
Dari permasalahan ini Sukiman menyampaikan agar krisis air bersih di wilayah Kota Batam yang terdampak kepada masyarakat khususnya masyarakat di Tanjungunguncang yang terdampak dapat segera di selesaikan dan berapa lama proses perbaikan di lakukan sampai kembali normal serta memberikan kompensasi bagi masyarakat yang berdampak. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut Instansi terkait dapat segera memberikan Informasi perkembangan permasalahan tersesbut secara tertulis ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
Di akhir pertemuan Kepala Bidang HAM, Sukiman menyampaikan apa yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam dan PT. Air Batam Hulu/Hilir Batam dalam menindaklajuti permasalahan ini. Selanjutnya informasi yang diperoleh akan disampaikan pada Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bahan laporan dalam pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#SaffarMGodam
#KanwilKepriWBK
Hubungi Kami 
