Batam (16/2/2023) Dorong capaian Aksi dan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) Tahun 2023, Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Kepri, Sukiman bersama Kasubid Pemajuan HAM Heri Wuryanto beserta jajarannya menyambangi Pemerintah Daerah Kota Batam, Kamis (16/2/2023), dan diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batam Joko dan Kepala Subang Bantuan Hukum, sedangkan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) di wakili oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Yulhendri Mubarak.
Dalam pertemuan tersebut, Sukiman menyampaikan bahwa Capaian Aksi HAM Kota Batam berpredikat rendah, sedangkan capaian KKP HAM masih perlu ditingkatkan lagi agar memperoleh predikat Kota peduli HAM.
Selama ini komunikasi dan sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Kepri dengan Pemerintah Kota Batam sudah baik, khususnya terkait pelaksanaan Aksi HAM Pemerintah Daerah dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM. Namun masih perlu ditingkatkan lagi, ungkap Sukiman, lebih lanjut Sukiman berharap agar pada tahun ini Kota Batam bisa memperoleh predikat sebagai Kota Peduli HAM.
Di kesempatan yang sama, Yulhendri sangat mendukung program Aksi HAM Pemerintah Daerah khususnya Kota Batam. Hal tersebut disambut baik oleh Yulhendri Mubarak Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappelitbangda Pemda Kota Batam, akan terus berkoordinasi dan mendorong semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam melaksanakan program Aksi HAM Daerah Kota Batam guna untuk memenuhi data dukung yang diperlukan.
Upaya responsif Pemerintah Daerah Kota Batam diyakini mampu memenuhi data dukung terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam kontestasi Kabupaten/Kota Peduli HAM pada tahun ini. Pelaksanaan penilaian KKP HAM pada Tahun 2023 akan dilakukan terhadap 514 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 pelaksanaan KKP HAM bertujuan untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
KKP HAM digagas dalam rangka mengembangkan sinergitas satuan kerja perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di daerah serta memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5HAM).
Disamping itu, pertemuan ini juga menjadi sarana motivasi, menjalin sinergi dan silaturahmi, sehingga kegiatan yang dilaksanakan bersama antara Kanwil Kemenkumham Kepri bersama Pemerintah Daerah Kota Batam akan berjalan maksimal sesuai tujuan.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#SaffarMGodam
#KanwilKepriWBK
Hubungi Kami 
