Tanjungpinang, 13 September 2024.- Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri mengikuti sesi sosialisasi dan presentasi mengenai aplikasi Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) yang diadakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham). Acara ini berlangsung secara daring dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri I Nyoman Gede Surya Mataram, Kepala Divisi Keimigrasian Syahrioma Delavino, Kepala Bidang Yantah Davy Bartian, dan Kepala Bidang Hukum Iwan Kurniawan, beserta jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis.
Kegiatan ini merupakan inisiatif BSK Kumham untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas dan inklusivitas layanan kesekretariatan di suatu unit kerja. Aplikasi ILK dirancang untuk membantu unit kerja dalam mengevaluasi kualitas layanan kesekretariatan yang telah diberikan.
Jamaruli Manihuruk, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan HAM, menyampaikan arahan dari Kepala BSK Kumham, Dr. Y. Ambeg Paramarta. Ia menekankan bahwa ILK merupakan alat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan digital yang efisien, responsif, dan kolaboratif. "Dengan implementasi ILK, diharapkan dapat dilakukan pengukuran yang baik dan evaluasi terhadap pemberian layanan kesekretariatan," tuturnya.
Sosialisasi dilanjutkan dengan presentasi mengenai cara penggunaan aplikasi ILK oleh Imam Mahdi. Ia menjelaskan bahwa pegawai dapat menilai lebih dari satu layanan dalam sehari, dan penilaian tidak harus dilakukan setiap hari. Terdapat empat jenis layanan yang harus dinilai oleh pegawai: Layanan SDM, Layanan Perencanaan dan Keuangan, Layanan BMN dan Umum, serta Layanan Hukerma. ILK diharapkan dapat menjadi alat ukur yang berkelanjutan untuk evaluasi layanan.
Hubungi Kami 
