Kamis, 1 Juni 2023 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Agung serta didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)menyelenggarakan Malam Anugerah Paralegal Justice Award Tahun 2023. Pemberian Anugerah Paralegal Justice diberikan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kepala Desa/Lurah yang telah lulus Paralegal Academy pada tanggal 29-31 Mei 2023, sekaligus juga memberikan penghargaan Non Litigation Peacemaker kepada Kepala Desa/Lurah yang telah berperan aktif dalam penyelesaian setiap perkara di masyarakat secara non litigasi, dan Penghargaan Sasana Desa Jagadhita yang diberikan kepada kepada Kepala Desa/Lurah yang telah berperan dalam mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja baik dalam hal kebijakan dan implementasinya.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Widodo Ekatjahjana dalam laporannya menyampaikan, bahwa Kegiatan Paralegal Justice Award merupakan bagian dari Pelaksanan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan UU NOmor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Paralegal Justice Award merupakan bagian dari program bantuan hukum, yang termasuk dalam program prioritas nasional sejak Tahun 2016 hingga saat ini, dan tertuang di dalam nawacita Presiden RI butir ke 4 serta menjadi bagian konkrit dari akses terhadap keadilan yang tertuang dalam SDG’s Goal 16.3.
Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yassona H Laoly, dalam sambutannya menyampaikan Indonesia yang masih rentan terjadi permasalahan hukum, membutuhkan perhatian yang lebih untuk menciptakan masyarakat yang sadar dan tertib hukum. Hadirnya penyelesaian permasalahan sengketa secara non litigasi dapat menjadi pilihan pertama untuk menyelesaikan perkara kecil yang ada di desa/kelurahan. Kepala Desa/Lurah memiliki peran sentral dalam mengurai permasalahan-permasalahan hukum sederhana yang ada sehingga tidak sampai ke tingkat pengadilan, dengan mendahulukan penyelesaian secara non litigasi.
Kepala Desa/Lurah yang telah mengikuti paralegal academy akan menjadi seorang paralegal, setelah mengikuti pelatihan dan pendidikan, dan selanjutnya menjadi Non Litigation Peacemaker (Hakim Perdamaian). Peran Kades/lurah sebagai Non Litigation Maker sangat dibutuhkan untuk mewujudkan stabilitas politik dan sosial di desa dan kelurahannya. Jika semua kades/lurah dapat berperan menjadi hakim perdamaian, tentunya kesadaran hukum masyarakat, ketertiban hukum, dan keamanan dapat lebih terjamin, pungkas Menkumham.
Kepala Kantor Wilayah, Saffar Muhammad Godam menyampaikan apresiasi kepada Lurah dan Kepala Desa di Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengikuti proses seleksi, dimana 4 Perwakilan yaitu, Lurah Singkep Kabupaten Lingga, lurah Sungai Beduk, Lurah Nongsa, dan Lurah Batam Kota dari Kota Batam lolos dan telah mengikuti Paralegal Academy.
“Semoga pelatihan yang telah diikuti, dapat menjadi spirit baru dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai lurah di wilayah masing-masing, serta membawa manfaat khususnya dalam menciptakan perdamaian serta meningkatkan kesadaran hukum di wilayahnya, dan dapat memotivasi Kepala Desa, Lurah, dan Tokoh Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga kedepannya Paralegal dan Non Litigation Peace Maker dapat hadir di setiap desa dan kelurahan sebagai wujud hadirnya program bantuan hukum yang menjangkau masyarakat Kepulauan Riau”, Pungkas Kakanwil.
Hubungi Kami 
