Batam,- (kamis,20 juli 2023) Tim Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Pendampingan Reformasi Birokrasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Batam.
Kegiatan pendampingan reformasi birokrasi ini dilaksanakan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi data dukung B03 dan B06 LKE WBK/WBBM serta RKT RB General. Dihari pertama monitoring dilaksanakan pada LPKA Batam dan dilanjutkan pada hari kedua di LPP Batam.
Ketua tim pendampingan reformasi birokrasi Plt. Kepala Sub.Bagian Humas, RB dan TI Pratiwi Rahayu dalam paparannya menjelaskan tentang progres penguplodan data dukung LKE WBK/WBBM yang telah dilakukan oleh Tim Pokja LPKA Batam dan LPP Batam.
Beliau mengungkapkan bahwa kelengkapan data dukung LKE WBK/WBBM yang telah diupload ke dalam aplikasi erb.kemenkumham akan sangat berpengaruh pada penilaian indeks rb Kementerian Hukum dan HAM.
“ Pada tahun 2022,nilai indeks RB Kementerian Hukum dan HAM mengalami penurunan dengan nilai 79,55 yang sebelumnya 80,81 dari nilai A (sangat baik) menjadi BB (baik), penurunan nilai indeks RB ini akan berpengaruh pada peningkatan tunjangan kinerja kedepannya “, sebutnya.
Selanjutnya dirinya menjelaskan, monitoring dan evaluasi kegiatan RB ini dilakukan agar pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi di setiap satuan kerja khususnya di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau berjalan dengan semestinya, “ dalam kegiatan monev ini, kami berharap rekan rekan tim pokja akan memberikan feed back dan menindaklanjuti kekurangan maupun perbaikan data dukung LKE WBK/WBBM dan RKT RB General nantinya “, ujar Pratiwi.
Out come pada kegiatan monev ini adalah adanya keseragaman dan pemahaman yang sama dalam pemenuhan data dukung LKE WBK/WBBM dan RKT pada satuan kerja sehingga pelaksanaan RB Kementerian Hukum dan Ham akan benar benar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, sambung Pratiwi.
Dalam monev ini ditemukan beberapa permasalahan dalam memenuhi dakung LKE maupun RKT RB General, khususnya Pada LPKA Batam yang pada tahun 2023 ini tidak memiliki inovasi dalam pelayanan publik, “ tujuan utama dari penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah adalah dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan aparatur yang berintegritas tinggi, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, dan dalam hal pelayanan publik ini setiap satker wajib halnya untuk membuat inovasi yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik maupun kebutuhan informasi yang cepat, tepat, murah dan nyaman. Inovasi pun tidak harus selalu berbasis aplikasi yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, namun penerapan inovasi yang paling penting adalah langsung menyentuh masyarakat sebagai pengguna layanan”, pesan Pratiwi.
Melalui kegiatan pendampingan Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Riau berkomitmen penuh untuk mendukung satuan kerja yang ada dibawahnya agar terus berupaya optimal memenuhi data dukung pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#SaffarMGodam
#KanwilKepriWBK
Hubungi Kami 
