Batam-, 05 April 2023. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Layanan Pewarganegaraan dengan tema "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campur Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022".
Bertempat di Hotel Harris Batam, kegiatan kali ini dibuka secara langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum Hot M. Silitonga. Beliau dalam sambutannya menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Mamperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
" Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 ini merupakan sebuah terobosan terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM, dimana bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas diberikan kesempatan kembali dalam jangka waktu dua tahun untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia, terhitung sejak peraturan tersebut diundangkan." jelasnya.
Kemudian beliau menuturkan bahwa Terbitnya peraturan ini, bertujuan untuk mempermudah permohonan status WNI khususnya bagi anak-anak yang memiliki potensi besar yang dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.
" Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan seringkali memberikan perhatian penuh terhadap potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, termasuk bagi anak-anak yang memiliki keturunan Indonesia." tuturnya.
Kegiatan kali ini menghadirkan narasumber yang berkompeten yang berasal dari Direktorat Tata Negara Dirjen AHU, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam dan dari Kantor Imigrasi Khusus Kelas I TPI Batam. Serta dihadiri oleh peserta terdiri dari aparat penegak hukum, Universitas, instansi vertikal, Kelurahan, kecamatan, Organisasi Kawin Campur, yayasan dan stakeholder terkait lainnya.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#SaffarMGodam
#KanwilKepriWBK
Hubungi Kami 
