Tanjungpinang-, Rabu 02 Agustus 2023. Bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Tim Indeks Reformasi Hukum Nasional Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM melakukan pembinaan dan penguatan dalam bentuk kegiatan Focus Group Discussion Pada Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran Bidang HAM, Kepala Sub Bidang FPPHD, Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan perwakilan Sub Bagian Humas TI & RB.
Kepala Bidang HAM, Sukiman mengapresiasi kedatangan Tim Indeks Reformasi Hukum Nasional, adapun tujuan dari kegiatan FGD Indeks Reformasi Hukum ini sebagai tindaklanjut atas pembentukan Kesektariatan Indeks Reformasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yang memiliki tugas melakukan pendampingan dan penilaian mandiri pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah, dalam hal ini setiap anggota Tim Indeks Reformasi Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau harus paham dan mengetahui mekanisme dari penlaian Indeks Reformmasi Hukum tersebut.
Berikutnya Ketua Tim Indeks Reformasi Hukum Nasional, Edward James Sinaga menyampaikan bahwa agenda pertemuan ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Dimana kewajiban Tim Indeks Reformasi Hukm Nasional melakukan pembekalan instrument penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada sekretariat wilayah Indeks Reformasi Hukum, Indeks Reformasi Hukum adalah instrument untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, memuat salah satu indikator pelaksanaan reformasi birokrasi nasional adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dalam menjalankan amanat reformasi birokrasi tersebut. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi leading sector dalam pelaksanaan program meso di bidang review terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan baik tingkat pusat dan daerah.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#SaffarMGodam
#KanwilKepriWBK
Hubungi Kami 
