Batam,- ( rabu/ 9 oktober 2024) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau I Nyoman Gede Surya Mataram buka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Desa Binaan Imigrasi sebagai Early Warning System dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Bertempat di Hotel Swiss Bell, kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Imigrasi di Lingkungan Kanwil Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya Kakanwil mengemukakan bahwa dengan letak geografis wilayah Kepulauan Riau dan berbatasan langsung dengan negara negara tetangga memiliki potensi besar sebagai jalur masuk maupun keluar bagi jaringan penyelundupan manusia. Hal ini menuntut kewaspadaan ekstra dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tentunya masyarakat setempat.
“ Dalam konteks ini, Desa Binaan Imigrasi yang merupakan program yang diusung oleh Direktorat Inteljien Keimigrasian menjadi sangat relevan dan strategis, melalui partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan, kita dapat menciptakan sistem deteksi dini yang lebih efektif, di mana informasi tentang potensi ancaman penyelundupan manusia dapat segera diidentifikasi dan dilaporkan kepada pihak berwenang”, ujar Kakanwil.
Dengan demikian, kita bisa mencegah tindakan ilegal ini sebelum menjadi lebih besar dan merugikan banyak pihak, tambahnya.
Selain itu Kakanwil juga menjelaskan bahwa keberhasilan upaya pencegahan penyelundupan manusia tidak hanya terletak pada penguatan regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pada kerja sama dan keterlibatan masyarakat.
“ Oleh karena itu saya juga ingin menekankan pentingnya sinergi antara instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa upaya ini berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan, melalui diskusi ini kita semua bisa menyusun strategi yang komprehensif dan aplikatif untuk memperkuat peran Desa Binaan Imigrasi sebagai benteng pertahanan dalam melawan tindak pidana penyelundupan manusia”, harap Kakanwil.
Kegiatan FGD ini menghadirkan narasumber dari pemerintah daerah setempat yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Batam dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam.
Hubungi Kami 
