Tanjungpinang-, 03 Agustus 2023. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dengan melaksanakan Focus Group Discussion Pendampingan Assessment dan Pemenuhan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum Kepada Pemerintah Daerah bertempat di Ruang Rapat Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang HAM Sukiman, dihadiri oleh narasumber dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Edward James Sinaga selaku Ketua Indeks Reformasi Hukum Nasional, dan para peserta yang hadir langsung yaitu dari Biro Hukum Setda Provinsi Kepri, Bagian Hukum Setda Kota Tanjungpinang, Bagian Hukum Setda Kab. Bintan, dan Bagian Hukum Setda Kab. lingga, sedangkan Bagian Hukum Kota Batam, Kab. Karimun, Kab. Anambas, dan Kab. Natuna mengikuti secara virtual.
Kepala Bidang HAM, Sukiman menyampaikan bahwa agar Indeks Reformasi Hukum dapat menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam proses pembentukan produk hukum dan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi produk hukum yang sudah dilaksanakan, esensinya Kantor Wilayah siap untuk membimbing Pemerintah Daerah dalam pengisian data dukung Indeks Reformasi Hukum.
Berikutnya narasumber Edward James Sinaga selaku Ketua Indeks Reformasi Hukum Nasional menyampaikan dengan adanya pedoman yang telah disusun oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan indikator penilaian reformasi Reformasi Birokrasi terkait program/area perubahan deregulasi kebijakan, maka perlu dilakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023 di 87 kementerian/lembaga dan 542 pemerintah daerah. Atas dasar itulah perlu adanya pendampingan assessment dan pemenuhan data dukung Indeks Reformasi Hukum kepada pemerintah daerah.
Pada sesi terakhir dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab serta penyampaian kendala yang dihadapi oleh peserta FGD dari Bagian/ Biro Hukum, terutama kendala dalam menghimpun data dukung karena pengampu kegiatan dari Stakeholder yang berbeda dan tidak tersedianya tenaga JFT Perancang Peraturan - Perundang Undangan pada Instansi Pemerintah Daerah.
#KumhamSemakinPasti
#KanwilKemenkumhamKepri
#KemenkumhamRI
#YasonnaLaoly
#KakanwilKemenkumhamKepri
#SaffarMGodam
#KanwilKepriWBK
Hubungi Kami 
