Tanjungpinang, 08 Agustus 2024 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkumham Kepri), I Nyoman Gede Surya Mataram didampingi oleh Kepada Divisi Administrasi, Kaswo, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Dannie Firmansyah dan Kepala Divisi Keimigrasian, Sugito beserta jajaran di Kanwil Kemenkumham Kepri mengikuti secara daring peresmian restrukturisasi dua Politeknik, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi satu atap, yaitu Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN).
Lahirnya Politeknik Pengayoman Indonesia tidak terlepas dari sejarah keberadaan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip). Poltekim yang didirikan pada tahun 1959 sebagai Akademi Imigrasi, dan bertransformasi menjadi Poltekim pada tahun 2016, sedangkan Poltekip yang didirikan tahun 1964 sebagai Akademi Ilmu Pemasyarakatan bertranformasi menjadi Poltekip pada tahun 2016. Tahun 2024 Poltekip dan Poltekim digabungkan menjadi Poltekpin dengan dua jurusan yaitu Ilmu Pemasyarakatan dan Keimigrasian dengan masing-masing jurusan memiliki tiga program studi.
Restrukturisasi kedua Politeknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen dan operasional pendidikan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Upaya restrukturisasi ini dilakukan dengan memperhatikan dan mengedepankan optimalisasi tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Sehingga hasilnya akan mampu menciptakan birokrasi yang agile dan adaptif, terutama di bidang pendidikan demi menciptakan SDM yang berkompeten.
Dalam peresmian tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyatakan, "Politeknik Pengayoman Indonesia adalah upaya strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan Kementerian. Saya optimis bahwa POLTEKPIN akan menjadi pusat pendidikan unggulan yang mampu mencetak lulusan berkualitas di bidang Hukum dan HAM." ujarnya.
Melalui upaya restrukturisasi ini diharapkan POLTEKIN akan menjadi lembaga pendidikan terdepan yang menghasilkan sumber daya manusia unggul dan profesional di bidang Hukum dan HAM dan diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan ASN yang profesional dan berkompeten. Tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif dan agile dalam menghadapi dinamika dunia kerja. Keberadaan POLTEKPIN diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang bersaing di tingkat nasional dan internasional, serta menjadi pilar penting dalam meningkatkan kompetensi ASN di Kementerian Hukum dan HAM, demi kemajuan Indonesia.
Hubungi Kami 
