Jakarta, 07 November 2024 – Rapat koordinasi akselerasi Corporate University yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya (BPSDM) Hukum dan HAM pada tanggal 6 November 2024 lalu telah sampai pada rapat pembahasan masing-masing Komisi yang telah di bagi sebelumnya. Komisi pada rapat koordinasi ini di bagi sesuai dengan tujuan dari rapat ini yang terdiri dari komisi I yang fokus pembahasan pada Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022, komisi II dengan fokus pembahasan terkait Pedoman Pelaksanaan Kemenkumham Corporate University dan terakhir komisi III yang fokus pembahasannya terkait Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi. Masing-masing komisi beranggotakan Pimpinan Tinggi Pratama ini bertujuan untuk menyusun rancangan perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022, Pedoman Pelaksanaan Corporate University, dan Rancangan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi.
Penyaji pembahasan Komisi I Kaswo yang juga selaku Kepala Divisi Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau menjelaskan bahwa terdapat 3 usulan judul, yaitu Rancangan Peraturan Menteri tentang Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Corporate University, dan Pengayoman Corporate University serta penambahan 2 bab terkait tata pengelolaan Corporate University dan Manajemen Pengetahuan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022. Perubahan strategi/metode pembelajaran yang disesuaikan dengan Keputusan LAN Nomor 306/K.1/HKM.02.2/2024 menjadi 3 model yaitu metode belajar dari pengalaman (experiental learning), dari orang lain dan lingkungan (social learning), dan melalui pembelajaran formal (formal learning) di anggap perlu untuk dapat diimplementasikan di Corporate University Kementerian Hukum dan HAM. Komisi II pun menyampaikan beberapa hasil pembahasan terkait Pedoman Pelaksanaan Corporate University di Kementerian Hukum dan HAM antaralain menyusun daftar inventaris masalah serta menetapkan beberapa point penting dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi berbasis Corporate University antara lain acuan penerapan, peningkatan kompetensi, budaya pembelajaran serta transformasi organisasi. Komisi III dengan fokus pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Rencana Aksi Pengembangan Kompetensi menghasilkan pembahasan terkait rencana-rencana akselerasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui Corporate University Kementerian Hukum dan HAM.
Hubungi Kami 
