Batam, 15 Januari 2024. Bertempat di Aula Indigo Hotel Sahid Batam, Kanwil Kemenkumham Kepri melalui Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum melaksanakan Pelantikan dan Sumpah Jabatan Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Pelantikan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kepri I Nyoman Gede Surya Mataram, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sasmita, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Hot Mulian Silitonga, Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Rorif Desvyati, dan Peserta Pelantikan yang terdiri dari 46 Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris se Kepulauan Riau dan 1 orang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dalam sambutannya, Kakanwil mengapresiasi tinggi untuk keanggotaan MPDN sebelumnya yang telah menjalankan tugas dengan baik dan berintegritas selama masa jabatan 2021-2023. Selain itu, ucapan selamat disampaikan kepada para anggota MPDN yang baru dilantik untuk masa jabatan 2024-2026.
MPDN, sebagai garda terdepan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, diakui sebagai unsur kunci dalam menjaga netralitas dan profesionalitas. Struktur MPDN, terdiri dari tingkat Pusat, Wilayah, hingga Daerah, diatur sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021. Oleh karena itu, pelantikan ini dianggap sebagai implementasi amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kakanwil mengingatkan anggota baru bahwa tanggung jawab sebagai pembina dan pengawas Notaris bukanlah tugas yang mudah. Terdapat tekanan yang tinggi, terutama saat memeriksa kondisi protokol Notaris yang kadang tidak sesuai ketentuan. Meskipun demikian, diharapkan para anggota MPDN tetap berpegang pada sumpah jabatan, mengikuti Undang-Undang Jabatan Notaris, dan menjalankan tugas dengan netralitas.
Beliau juga menyoroti tantangan lapangan, seperti sikap Notaris dan kondisi protokol yang memerlukan treatment khusus. Namun, mereka menegaskan perlunya berpegang pada prinsip netralitas dan memberikan yang terbaik dalam membina serta mengawasi 247 Notaris di Provinsi Kepulauan Riau.
Penting untuk dicatat bahwa di awal masa jabatan MPD periode 2024-2026, telah disusun Pedoman Standar Pemeriksaan Protokol Notaris melalui Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2024. Ini dianggap sebagai warisan dari MPD periode sebelumnya, diharapkan menjadi panduan untuk menciptakan tertib administrasi Protokol Notaris demi keberlanjutan profesionalitas mereka.
Hubungi Kami 
